Sunday, May 31, 2009

Bima Arya: Saatnya Kaum Muda Memimpin

I found an interesting article by Bima Arya Sugiarto in www.thenextleaders.org

Para analis politik memprediksi hasil Pemilu 2009 masih akan didominasi oleh para pemimpin lama. Maka untuk mengimbanginya, seyogyanya 75% anggota kabinet diisi oleh kalangan muda. Jika tidak, masyarakat akan kehilangan harapan akan perubahan bangsa ini.

Direktur Eksekutif Institute for Political Leadership Studies (Lead Insitute) Universitas Paramadina, Bima Arya, bahkan menegaskan pemimpin berusia 40 tahun-50 tahun sangat penting bagi regenerasi kepemimpinan nasional. "Kalau kita melihat pemerintahan dijejali oleh sosok muda, walaupun presidennya tua, kita punya harapan yang besar bahwa mereka ini pada 2014 akan fokus mengelola pemerintahan," katanya.

Jika tidak, kata dia, maka regenerasi akan mentok. Implikasinya, masyarakat akan kehilangan harapan kepastian dari kepemimpinan kaum tua. "Reformasi dan perubahan tanpa regenerasi adalah basa-basi politik," tambah Bima. Apa sesungguhnya yang dimaksud Bima, berikut ini petikan wawancaranya:

Masihkah Pemilu 2009 menyisakan harapan bagi munculnya perubahan politik di negeri ini?

Saya kira harapan perubahan akan semakin tipis, jika pemimpin-pemimpin tua ini kembali berkuasa. Ada beberapa alasan. Pertama, yang perlu kita sekarang dorong adalah membangun kultur baru, karena bangsa ini sudah mengalami keterpurukan di berbagai bidang.

Dengan membangun kultur baru, diharapkan perubahan yang signifikan bisa terasa. Dalam konteks itu, saya pesimis para pemimpin lama bisa menawarkan upaya membangun kultur baru itu.

Biasanya mereka menawarkan masa lalu, bukan masa depan. Sedangkan pemimpin yang lebih muda cenderung menawarkan apa yang bisa mereka lakukan di masa depan. Membangun kultur baru, itulah yang harus kita prioritaskan.

Selain itu?

Selain itu kita juga harus secara tegas menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pemimpin-pemimpin tua ini masih memiliki keterikatan dengan kepentingan lama atau dan status quo. Jadi, saya khawatir tidak bisa terlalu berharap akan ada penegakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, karena kuatnya keterikatan mereka dengan kekuatan ekonomi dan politik ini.

Sedangkan keterikatan pemimpin-pemimpin muda dengan masa lalunya relatif lebih rendah. Dengan asumsi itu, saya setuju jika pemimpin lama ini naik, akan sedikit sekali kemungkinan kita berharap untuk perubahan.

Bagaimana Anda melihat kategori tua-muda, apakah berdasarkan umur?

Saya memang setuju bukan soal tua-mudanya. Kaum muda juga ada yang punya keterikatan dengan masa lalu, menjadi perpanjangan tangan dari elite-elite tertentu, tokoh tertentu. Jadi tokoh muda di sini juga harus punya platform, punya gagasan yang ditawarkan.

Jadi point-nya adalah momentum pemilu ini yang relevan adalah melahirkan pemimpin baru, dan bukan hanya muda. Muda oke, kita punya harapan. Tapi misalnya dia umurnya sudah 50-an tapi berasal dari komunitas baru, kita juga masih bisa berharap.

Dalam Pemilu 2009 kecenderungannya pemimpin tua yang akan terpilih nantinya. Bagaimana jika kabinetnya berasal dari kaum muda? Anda punya harapan?

Memang kecenderungannya begitu. Kalaupun orang tua yang naik, saya kira mayoritas kabinet harus diisi oleh orang-orang muda. Misalnya 75%-nya itu harus dari orang muda. Berumur 40-an atau awal 50-an. Kemudian wapresnya mutlak harus muda. Saya kira begitu. Jadi nggak boleh tua dua-duanya.

Kalau presiden dan wapresnya tua, apakah menjadi problem?

Persoalannya sebenarnya bukanlah tua dan muda, tapi proses regenerasi. Jadi reformasi tanpa regenerasi, perubahan tanpa kaderisasi, itu hanyalah basa-basi politik saja. Jadi, keperluan pemimpin muda, untuk regenerasi itu diperlukan supaya kita punya kepastian.

Jika tidak?

Ya kita akan mentok. Sama seperti di PDI Perjuangan, tingkat kepastiannya relatif lebih kecil dibandingkan partai lain, karena orang bingung paska Megawati nanti, siapa yang layak menggantikannya. Kira-kira begitu. Ini yang harus jadi jaminan bagi publik.

Jadi, kalau kita melihat pemerintahan nanti dijejali oleh sosok muda, walaupun presidennya tua, kita punya harapan yang besar bahwa mereka ini pada 2014 akan lebih fokus mengelola pemerintahan.

Menurut Anda, selain kabinet muda, adakah alternatif lain?

Kita harus membuat skenario bukan hanya di pemerintahan, tapi juga di legislatif dan lembaga-lembaga lain. Legislatif, kita juga harus mengkampanyekan gerakan memilih orang-orang muda. Orang-orang muka baru di parlemen. Bagi mereka yang sudah dua kali atau tiga kali, ya minggir sajalah. Kita beri kesempatan bagi muka-muka baru. Itu di parlemen.

Ini sebenarnya dalam bingkai keseluruhannya, dalam konteks regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan bangsa. Supaya kita dapat satu kepastian bahwa akan ada masa depan bagi bangsa ini.

[sumber - waspada online]

~M

Friday, May 29, 2009

Kapitalisme, Privatisasi, dan Komersialisme Pendidikan

Kapitalisme, sistem ekonomi dan sosial yang cenderung ke arah pengumpulan kekayaan oleh individu dan berorientasi pada laba atau keuntungan, bukanlah hal yang baru di dunia, termasuk di Indonesia. Bola liar kapitalisme semakin lama semakin kuat menebarkan pengaruhnya di Indonesia. Salah satu bentuk dari kapitalisme adalah terjadinya privatisasi pendidikan. Privatisasi pendidikan merupakan ‘penjajahan modern’ di Indonesia karena dapat melunturkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Oleh karena itu, generasi penerus bangsa Indonesia harus bisa menghilangkan kapitalisme dari tanah Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), privatisasi adalah cara atau proses untuk membuat milik negara menjadi milik perseorangan (swastanisasi). Privatisasi atau swastanisasi ini bisa dilakukan oleh perusahaan swasta nasional atau perusahaan swasta asing, dengan cara penjualan langsung maupun melalui saham lewat bursa efek.

Dalam bab VII pasal 12 undang-undang nomor 27 tentang penanaman modal, tertulis: Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 32 berbunyi: Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pendidikan dianggap sebagai kebudayaan nasional Indonesia yang harus dimajukan oleh pemerintah. Kebudayaan tidak termasuk dari bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal, baik swasta nasional maupun asing. Hal ini cukup menjelaskan bahwa tidak dibenarkan privatisasi pendidikan!

Dengan adanya privatisasi dalam bidang pendidikan, akan terjadi komersialisme pendidikan. Privatisasi pendidikan membuat pemilik modal (baca: kapitalis), yang berorientasi pada laba, mengusahakan agar bidang usahanya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Untuk mendapatkan keuntungan tersebut, para kapitalis berlomba-lomba meningkatkan harga agar bidang usaha yang mereka miliki terkesan berkualitas, meskipun pada kenyataannya belum tentu seperti itu. Kaum kapitalis yang memprivatisasikan pendidikan itu berusaha membuat orang tertarik pada ‘barang’ yang mereka jual dan ketika mereka sudah berhasil menarik hati masyarakat, mereka bermain-main dengan harga dan dana. Seperti politik pada umumnya, kepentingan yang berkuasa. Mereka bebas menentukan harga dan pengaturan lain bagi bidang usaha yang mereka miliki, selama mereka masih mendapat keuntungan dari hal tersebut.

Salah satu bentuk privatisasi pendidikan dapat kita lihat dari badan hukum pendidikan atau BHP. BHP adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal. BHP dibagi menjadi BHP Pemerintah (BHPP), BHP Pemerintah Daerah (BHPPD), dan BHP Masyarakat (BHPM). BHP memiliki otonomi terhadap pendidikan yang dibawahinya. Bahkan BHP bisa dikatakan sebagai nama lain dari kapitalis. Pensahan BHP menjadikan pendidikan sebagai komoditas. Standar suatu mata kuliah yang diajarkan didasarkan pada tingkat permintaan dan keinginan para pemodal. Jika para pemodal itu bangsa Indonesia, mungkin masih ada relevansi antara mata kuliah dengan permasalahan bangsa ini. Namun bila pemodal itu bangsa asing, para lulusan perguruan tinggi diarahkan untuk menyelesaikan persoalan bangsa lain, bukan bangsa Indonesia. Bukankah hal ini menjadi salah satu faktor pelunturan rasa nasionalisme bangsa Indonesia?

Beberapa perguruan tinggi tua di Indonesia terkena dampak kapitalisme dalam pendidikan, yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Gajah Mada (UGM). Keempat perguruan tinggi tersebut menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara atau PTBHMN. PTBHMN memiliki ciri kapitalis, yaitu pengumpulan dan pengelolaan dana yang dilakukan secara mandiri oleh institusi pendidikan tersebut. Sehingga kita akan melihat perguruan tinggi akan menyerupai sebuah perusahaan yang mengurusi bisnis pendidikan.

Privatisasi pendidikan yang sering disebut sebagai otonomisasi kampus berdampak pada dua hal yaitu pendidikan tinggi bukan lagi milik publik melainkan menjadi milik segelintir orang pada kelas sosial tertentu saja dan pendidikan akan selalu dinilai secara ekonomis dengan logika untung rugi. Selain itu, ada juga dampak negatif lainnya, misalnya pemerintah yang tidak dapat ‘mengurus’ pendidikan lagi mengakibatkan aset-aset peguruan tinggi dijadikan ajang bisnis untuk mencari uang. Contohnya IPB yang mendirikan Bogor Botani Square dan pom bensin di wilayah kampus. Sebenarnya menjadikan kampus sebagai pusat bisnis sudah melanggar Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun mengkonversi aset untuk menutupi kekurangan dana pendidikan dianggap sah-sah saja. Bila institusi pendidikan tidak punya aset, biaya pendidikanlah yang akan dinaikkan. Perguruan tinggi akan menjadi ‘mainan’ dari invisible hand yang dapat membuat perguruan tinggi tersebut berutang budi dan, secara tidak langsung, menjadi budak dari invisible hand tersebut.

Pendidikan yang sudah berorientasi pada sektor bisnis merupakan pelanggaran dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan terciptanya sektor bisnis dalam dunia pendidikan, lambat laun pendidikan tinggi tidak lagi independen. Pendidikan diarahkan oleh para kaum kapitalis, sesuai dengan keinginannya. Bila kapitalis mudah memasuki pendidikan di Indonesia, Indonesia harus bersiap-siap memiliki agen-agen kapitalisme yang baru.

Pendidikan, baik formal maupun nonformal, merupakan hal yang mulia. Seharusnya semua orang dapat merasakan pendidikan setinggi-tingginya dan tidak menjadikan biaya yang mahal sebagai masalah. Generasi penerus bangsa dengan tegas harus menolak kapitalisme dalam bentuk apapun, termasuk privatisasi pendidikan yang menjadi penjajahan modern dan melunturkan nasionalisme bangsa Indonesia.

Correct if I'm wrong, please! ~M

Wednesday, May 27, 2009

19th

Ga nyangka saya udah 19 tahun menjalani hidup. Selama ini, saya udah bisa bermanfaat belum ya? Ga usah bermanfaat untuk orang lain dulu deh... Ke diri sendiri, udah belum ya? Haduu... Wasting time banget kalo 19 tahun kemarin ga ada hal baik yang bisa orang lain terima dari saya. Insya Allah ke depannya ada hal-hal yang baik. Amien... Makanya saya perlu orang-orang yang bersedia untuk mengingatkan saya kalau saya 'keluar' dari jalur. :)

19 tahun...

Hmm... 23 Mei kemarin ulang tahun saya 'dirayakan' di Pondok Azlia, Cilember, Bogor. Lagi ada acara upgrading MTM UNJ 2009. Cukup seru sih... Lagi sesi who I am? tiba-tiba ada yang turun dari atas sambil bawa birthday cake yang ada hiasan 'spider web' dan dua 'laba-laba' coklat. Padahal dia bilang ga mau ikut upgrading. Huh! :(

Saya terharu juga sih... Ga nyangka aja dia rela datang ke acara itu untuk jadi surprise buat saya (yang berhasil banget!). Kasian juga sama yang bawa kue itu dari Jakarta-spot. Hehehe. Makasih ya... ~M

Thursday, May 21, 2009

Harkitnas: TuGu Rakyat

Rabu, 20 Mei 2009, ada aksi awalan tentang Tujuh Gugatan Rakyat a.k.a Tugu Rakyat dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke 101. Ini aksi dari BEM SI, gabungan dari UNJ, PNJ, IPB, BSI, UI, dan UNISMA (buat yang ga kesebut, maaf). Dari UNJ kumpul di BNI jam 10 setelah sebelumnya agitasi massa. Kami pergi ke Tugu Proklamasi menggunakan 2 metromini. Setelah siap-siap di TuProk, kami memulai longmarch ke bundaran HI.

Baru sampai dekat KPU, hujan turun. O OW! Basahlah jas almamater kami! Tapi hujan siang itu ga menyurutkan semangat kami untuk terus melangkahkan kaki ke HI. Sesampainya kami di HI, hujan udah cukup reda. Tinggal gerimis aja yang masih keukeuh menemani kami. Ga lama kemudian, matahari muncul dan menyinari kami yang masih basah.

Aksi kemarin teatrikal dari UNJ, kerjasama antara FGT dan GF. Not bad... Boleh lah kapan-kapan kita kerja bareng lagi buat teatrikal. :) Kak Hadi, as a narator, bisa nyampein inti dari teatrikal kemarin: invisible hand(s) yang mengontol pemerintah Indonesia. Deg-degan banget... Soalnya tim teatrikalnya dadakan. Hehehe. Thanks for helping, guys! Teatrikalnya ada 7 orang yang merepresentasikan TUGU RAKYAT:

  1. Nasionalisasi aset-aset strategis bangsa
  2. Wujudkan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
  3. Tuntaskan kasus BLBI dan korupsi Suharto beserta kroni-kroninya sebagai bentuk kepastian hukum di Indonesia
  4. Kembalikan kedaulatan rakyat pada sektor ekonomi dan energi
  5. Wujudkan kedaulatan pangan dan keterjangkauan harga bahan-bahan pokook
  6. Reformasi birokrasi dan berantas mafia peradilan
  7. Selamatkan lingkungan Indonesia dan tuntut Lapindo Brantas untuk mengganti rakyat
Tugu Rakyat adalah harga mati untuk perubahan bangsa. Tugu Rakyat adalah platform Indonesia 5 tahun ke depan.

Dari aksi kemarin, ada beberapa hal yang baru saya sadari:
1. Ga betah jadi media, karena kalau jadi media, harus aware sama pers dan media lain, sementara saya paling ga suka diam dan mencari-cari. Ga mau juga jadi bagian dokumentasi. Harus fokus. Hehehe. Mendingan medis deh... Tapi kemarin kok ga ada medis ya?

2. Ga betah ada di dalam barisan. Hehehe... Enakan di luar, banyak yang bisa dilakukan. Mobile lah... Bisa iseng-iseng nyuruh barisan putrinya loncat-loncat pas nyanyi totalitas perjuangan, minta mereka lari kalau jaraknya udah terlalu jauh dengan barisan, bisa ngobrol sama teman-teman yang ga masuk barisan juga. :p

3. Hujan ternyata ga cuma bisa bikin fisik dingin ya... Bisa juga bikin semangat jadi dingin. Susah tau bikin massa panas! Huhuu...

Correct if I'm wrong, please. ~M

BKM BK R 08 FIP UNJ

Rancangan BKM BK R 08 FIP UNJ. Departemen, biro, dan/atau divisi menyusul.

BADAN KELUARGA MAHASISWA
BIMBINGAN DAN KONSELING
REGULER 2008
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



Presiden Mahasiswa:
Wardah Nisa

Wakil Presiden Mahasiswa:
Nanda Yoghi Saputra

Sekretaris Umum:
Maureen Ariesty Ningrum

Bendahara Umum:
Atika Fitri Rahmani

Menteri Sosial Politik:
Muhammad Muchti Narulsa

Menteri Media Center:
Medianissa Helvianti Utami

Menteri Advokasi:
Khaerunissa

Menteri Enterpreneurship:
Muhammad Iqbal

Menteri KaLitBang:
Farah Riyantika Permata Sari

Menteri Pendidikan:
Mila Khairunisa

Menteri Dalam Negeri:
Vika Rusmania

Menteri Luar Negeri:
Ahmad Rofino Kohar

Menteri Kesehatan dan Pangan:
Rizki Erastia

Menteri Kerohanian:
Yuliana Nur Juharta

Menteri Pemuda dan Olahraga:

Novi Nur


~M

Intoduction

Setelah sekian lama, akhirnya saya bikin blog lagi. :) Blog terakhir ga terurus lagi. Terlalu banyak spam yang masuk tanpa bisa tersaring. Kalau bisa konsisten pada rencana awal, blog ini saya buat untuk jadi media penuangan inspirasi (hahaha!), pemikiran, dan keisengan saya kalau lagi bingung mau ngapain. Syukur-syukur apa yang saya tulis bisa bermanfaat bagi yang baca. (Amien!!!) ~M